RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 14 NOVEMBER 2023
- Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan Komisi Pemilihan Umum/KPU ke Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum/Pemilu terkait dengan sikap KPU yang menetapkan daftar calon tetap/DCT untuk Pemilihan Legislatif 2024 tanpa memperhatikan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30 persen. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dan memproses laporan yang diajukan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan tersebut, dengan menetapkan DCT sesuai dengan UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung tentang Keterkaitan Keterwakilan Perempuan 30 persen.
B. MPR meminta agar KPU segera memperbaiki DCT yang sebelumnya telah ditetapkan dan mengganti dengan DCT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 245 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
C. Meminta KPU agar melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan melalui affirmative action sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, dikarenakan hal tersebut merupakan agenda demokrasi yang harus dilakukan dan ditegakkan bersama, khususnya oleh penyelenggara pemilu.
D. Meminta seluruh partai politik peserta pemilu dan penyelenggara Pemilu berkomitmen memenuhi keterlibatan 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif, mengingat walau data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan persentase keterlibatan perempuan di sektor legislatif dari tahun 2018 hingga 2022, namun persentase tiap tahunnya tetap masih belum memenuhi target kuota keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 30 persen.
- Konflik yang terjadi di Palestina masih terjadi hingga saat ini. Bahkan dua rumah sakit terbesar di Kota Gaza, yakni Al-Shifa dan Al-Quds di Gazautara, terpaksa berhenti beroperasi dikarenakan pasokan obat-obatan dan peralatan medis terhenti. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah Indonesia menghimpun bantuan yang dibutuhkan untuk warga di Gaza utamanya obat-obatan dan peralatan medis, dan menyuarakan gencatan senjata atas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, serta tidak lagi boleh ada fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan yang menjadi sasaran serangan.
B. Meminta agar pemerintah Indonesia menyuarakan perdamaian untuk Palestina dan Israel dalam forum internasional agar kedua belah pihak menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina dan mendesak agar dilakukan gencatan senjata.
C. Meminta pemerintah Indonesia untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina dan menghimbau seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI untuk bersatu dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.
D. Meminta pemerintah terus berupaya untuk melindungi warga negara Indonesia/WNI serta fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit Indonesia disana, dan memastikan kondisi WNI dalam keadaan aman.
- Kontribusi serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan atau manufaktur di Indonesia per Agustus 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ditunjukan dengan laju serapan tenaga kerja industri pengolahan lebih lambat ketimbang sektor ekonomi lainnya. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengevaluasi dan mengkaji penyebab melambatnya serapan tenaga kerja pada industri pengolahan yang terjadi saat ini, sehingga ke depannya penyerapan tenaga kerja di sektor industri sesuai target yang ditetapkan.
B. Meminta pemerintah meningkatkan kembali peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia, agar serapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur dapat kembali mengalami peningkatan.
C. Meminta pemerintah memastikan industri manufaktur harus dijaga pertumbuhannya agar tidak merosot, dikarenakan industri manufaktur sudah sejak 20-30 tahun terakhir selalu menjadi kontributor besar terhadap produk domestik bruto/PDB Indonesia.
D. Meminta pemerintah memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan deindustrialisasi, dikarenakan deindustrialisasi merupakan salah satu penyebab kontribusi serapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur mengalami penurunan.
- Pasca pandemi Covid-19, sektor kesehatan sudah tidak lagi menjadi prioritas pembangunan nasional. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah tetap mendukung program-program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan/Kemenkes dengan memperbaiki tata kelola sistem kesehatan, dan tetap menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional, agar ke depannya Indonesia mampu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kesehatan, seperti pandemi maupun permasalahan kesehatan lainnya.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, memastikan agar dukungan anggaran untuk sektor kesehatan dapat lebih ditingkatkan terutama terhadap program kesehatan yang diprioritaskan, karena diharapkan sistem kesehatan Indonesia dapat terus maju dan berkembang dalam menghadapi berbagai macam penyakit, yakni tidak hanya untuk mengatasi penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem kesehatan dan pengobatan di Indonesia, sehingga meminimalisir potensi masyarakat untuk lebih memilih pengobatan di luar negeri.
C. Meminta pemerintah agar pembangunan sektor kesehatan juga mencapai wilayah terdepan, terluar, tertinggal/3T Indonesia, sehingga Indonesia diharapkan selalu siap dalam menghadapi berbagai potensi penyakit, baik melalui sarana prasarana yang memadai maupun melalui tenaga kesehatan yang berkualitas dan mumpuni.
D. Mendukung terwujudnya tata kelola partisipatif untuk sistem kesehatan, investasi bermakna bagi sistem kesehatan, menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan, diplomasi integratif kesehatan global, dan mewujudkan kerja layak bagi semua tenaga kesehatan.
Terimakasih.
