RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA, 22 AGUSTUS 2023
- Ancaman perubahan iklim hingga problem geopolitik menjadi salah satu ancaman dalam menghadapi bonus demografi yang menjadi modal penting Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah menyusun rencana jangka panjang dalam menyiapkan generasi baru menjelang Tahun Emas Indonesia di tahun 2045 nanti, serta menjadikan momentum pada era pascapandemi ini sebagai pijakan untuk melompat lebih maju dan lebih bekerja lebih keras untuk kemajuan bangsa.
B. Meminta pemerintah memberikan perhatian secara menyeluruh terhadap berbagai profesi yang ada di Indonesia, dan menyusun strategi untuk mengembangkan kualitas, capaian, dan output dari berbagai profesi tersebut, dikarenakan semua profesi memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam menyiapkan langkah mitigasi dalam berbagai permasalahan yang berpotensi muncul di masa mendatang, termasuk potensi adanya pandemi lain di kemudian hari.
C. Meminta pemerintah terus membangun solidaritas bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar/UUD 1945, mengingat pentingnya kesatuan dan persatuan guna mewujudkan bangsa Indonesia yang saling bergotong royong menghadapi berbagai permasalahan yang ada.
D. Meminta pemerintah mewujudkan sumber daya manusia/SDM Indonesia yang berkualitas dan sehat jiwa raga, sehingga mampu membentuk generasi baru yang berkualitas untuk menyambut 2045 nanti.
E. Meminta pemerintah memetakan permasalahan global yang berpotensi memiliki dampak dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045 nanti, salah satunya yakni perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi global, sehingga perlu antisipasi bagi penyelamatan masa depan generasi baru penerus bangsa.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan potensi kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak tahun 2007 hingga 2022 mencapai Rp138 triliun. Bahkan diinformasikan, OJK setiap harinya menutup 20-50 link yang menawarkan investasi dan pinjaman online/pinjol ilegal. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah bersama OJK memetakan faktor yang menyebabkan maraknya investasi dan pinjol ilegal di Indonesia, dan segera menentukan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi dan menekan investasi dan pinjol ilegal tersebut, utamanya untuk mengatasi banyaknya masyarakat yang memiliki mental berjudi dan ingin kaya secara instan.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo dan OJK berhati-hati dan terus menyusun strategi untuk mengatasi maraknya investasi dan pinjol ilegal, jangan sampai menjadi fenomena gunung es, dikarenakan saat ini diinformasikan OJK sudah menindak banyak aplikasi maupun pelaku investasi ilegal, akan tetapi, aplikasi-aplikasi ilegal masih kerap bermunculan.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo bersama OJK menyusun langkah preventif untuk mencegah maraknya investasi dan pinjol ilegal, baik yang melalui aplikasi maupun yang tidak melalui aplikasi.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, Kemkominfo, dan OJK menggencarkan literasi digital dan keuangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana informasi yang benar dan salah, utamanya terkait keuangan dan pengelolaannya.
E. Mendorong kolaborasi kementerian dan lembaga untuk memerangi kejahatan di bidang digital yang makin canggih dan kompleks, dikarenakan hal tersebut saat ini menjadi tantangan yang besar, sebab meskipun sudah diblokir dan ditutup aksesnya, pelaku kejahatan tetap melakukan berbagai upaya untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu diperhatikan modus-modus dan celah yang berpotensi dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, agar dapat dilakukan upaya preventif dan penanganan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
F. Meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada pelaku kejahatan digital dan keuangan, utamanya pelaku yang menawarkan investasi dan pinjol ilegal, agar kasus investasi dan pinjol ilegal ke depannya dapat terus ditekan.
- Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyayangkan putusan MK yang memperbolehkan kampanye dilakukan di fasilitas pendidikan, karena hal itu dinilai dapat membahayakan kepentingan siswa, guru maupun orang tua. Pasalnya, meski kampanye di fasilitas pendidikan bersyarat ‘tanpa atribut’, hal tersebut dinilai tidak serta-merta menghilangkan relasi kuasa yang dapat membahayakan netralitas lembaga pendidikan.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibud Ristek) agar dapat menyoroti serta mempertimbangkan baik-buruknya putusan MK tersebut. Pasalnya, apabila MK berdalil bahwa tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa syarat, begitu pun seharusnya dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah lainnya.
C. Mendorong pemerintah harusnya fokus pada edukasi politik bagi pemilih pemula yang dinilai masih minim. Karena hal yang lingkungan pendidikan butuhkan adalah edukasi politik yang baik, bukan malah berfokus pada penggunaan fasilitas pendidikan pada saat pemilu atau menjadikan sekolah sebagai ruang kampanye, yang mana akan menjadi beban paikologi baru bagi siswa, guru, maupun orang tua dalam praktik pembelajaran di sekolah.
D. Meminta pemerintah untuk juga menyoroti potensi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pendidikan. Mengingat berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 70 persen dari ASN dengan jabatan fungsional yang melanggar netralitas adalan ASN dengan profesi sebagai tenaga pendidik. Sehingga dengan kata lain, apabila putusan MK ini dilanjutkan ataupun dibiarkan, maka dikhawatirkan pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi meningkat.
Terimakasih.
