RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOSENIN 29 JANUARI 2024

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sebanyak 31 tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di lima distrik (kecamatan) di Kabupaten Maybrat rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan akan digeser ke wilayah Yayapa, Distrik Aifat Timur. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah untuk dapat mengatasi persoalan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, dengan meminta kerjasama TNI, POLRI, menyiapkan pasukannya untuk siaga menjaga setiap TPS yang ada, guna memberikan rasa aman dan juga sebagai bentuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gangguan dari KKB. Mengingat hingga kini kondisi keamanan di Papua masih fluktuatif dan masih dalam upaya pemulihan.

B. Meminta KPUD Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan yang optimal di setiap TPS, dengan menempatkan aparat TNI dan Polri di TPS terutama di titik-titik rawan seperti di Kabupaten Maybrat. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara dapat dilaksanakan secara aman dan terkendali.

C. Meminta KPU Provinsi Papua Barat Daya agar selalu berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif pada saat pemungutan suara hingga penghitungan suara Pemilu 2024.

D. Mendorong KPU Provinsi Papua Barat Daya agar meminta dukungan penuh dari KPU RI dan TNI-Polri, termasuk dari Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota dan semua elemen masyarakat untuk persiapan pemilu, agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 bisa berlangsung aman, damai, dan tertib.

2. Impor beras masih menjadi langkah pemerintah dalam menghadapi potensi gagal panen di tahun 2024 akibat fenomena El Nino. Diinformasikan bahwa pemerintah berencana mengimpor hingga lima juta ton beras di tahun 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan sebelum mengambil kebijakan impor beras, terlebih dahulu melaksanakan program penyelamatan untuk mengatasi potensi gagal panen akibat fenomena El-Nino. Hal ini penting untuk mengokohkan keberpihakan Kementan terhadap petani. MPR berpendapat Kementan untuk memperhitungkan mengambil kebijakan yang tidak populer yaitu impor beras untuk tahun 2024, mengingat kebijakan impor beras tersebut justru merugikan petani dalam negeri.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, sudah mempunyai langkah sebagai solusi lain selain impor untuk mengatasi permasalahan potensi gagal panen akibat fenomena El Nino, seperti dengan meningkatkan produksi beras untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah/CBP, memperluas area tanam, dan memperbanyak pemberian mesin pengering gabah bagi para pengusaha penggilingan gabah di daerah.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, sesuai tupoksinya untuk membenahi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu, dan memperbaiki kualitas produksi beras dalam negeri, agar ke depannya produksi beras dalam negeri bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa harus takut terhadap ancaman dari fenomena El Nino.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam mengarahkan, mendampingi, dan mengedukasi petani untuk bisa menangani permasalahan di lapangan dan meminta pemerintah memberikan reward bagi dinas pertanian provinsi/kabupaten yang sukses menaikkan produksi beras.

3. Terjadi polemik pengadaan konsumsi (snack) pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman yang dinilai tidak layak. Karena anggaran snack diduga menyusut dari semula Rp 15 ribu menjadi Rp 2.500. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong KPU RI untuk memanggil pihak yang bertanggung jawab untuk mengklarifikasi kondisi tersebut dan pihak KPU harus menjelaskan secara transparan besaran biaya untuk konsumsi (snack) pelantikan KPPS. Jika dugaan tersebut terbukti, KPU harus segera mengambil sikap tegas dengan meminta pihak penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari APBN.

B. Meminta KPU RI dan KPUD untuk tetap mengawasi atau memonitor langsung setiap pengeluaran anggaran untuk kebutuhan persiapan pemilu dengan meminta laporan pertanggung jawaban keuangan, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan benar-benar sesuai perencanaan dan peruntukkannya.

C. Meminta komitmen KPU RI dan KPUD untuk melaksanakan pemilu agar sukses, dengan cara memberikan dukungan kepada setiap panitia penyelenggara pemilu, termasuk KPPS guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar tanpa adanya satu insiden apapun.

D. Meminta peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sleman tidak terulang kembali, mengingat para anggota KPPS memiliki tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemilu, dengan demikian siapapun harus bisa menghargai kerja para KPPS. MPR tidak ingin peristiwa Pemilu 2019 lalu terulang, yang pada saat itu telah terjadi musibah 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Terimakasih.