Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Senin (05/08/19)

Pertama : Terkait padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, dan Banten (4/8) yang melumpuhkan fasilitas umum, kegiatan masyarakat, dan rumah-rumah, Ketua DPR:

1. Mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terus melakukan monitoring dan melakukan proses recovery secara komprehensif dari pusat pengendali beban sistem Jawa-Bali, baik di pusat maupun unit, serta terus menginformasikan berita terupdate kepada masyarakat, baik melalui media cetak, siber, maupun siaran;
2. Mendorong PT. PLN untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sistem transmisi dan distribusi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya preventif yang dapat mengantisipasi pemadaman listrik, mengingat padamnya listrik dapat merugikan aktivitas perindustrian dan sejumlah aktivitas lainnya;
3. Mendorong PT. PLN untuk segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian, terutama bagi pelanggan nonsubsidi, agar dapat dilakukan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 tahun 2017 tentang Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
4. Mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman kembali, seperti mempersiapkan lilin dan lampu cadangan, serta berhati-hati apabila akan menggunakan lilin agar tidak menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kedua : Terkait dengan aksi sindikat pengedar ganja yang mulai melebarkan wilayah tanam ganja, yang sebelumnya banyak ditemukan di Aceh, namun sekarang ladang ganja juga ditemukan di Sumatra Selatan, Ketua DPR:

1. Mendorong Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk melakukan pemetaan wilayah mana saja yang berpotensi untuk ditanami ganja sehingga dapat diantisipasi oleh pihak penegak hukum, serta meningkatkan pengawasan dan penjagaan di wilayah-wilayah tersebut dan melakukan razia secara berkala guna mencegah sindikat pengedar ganja kembali menanam ganja;
2. Mendorong Kepolisian bersama BNN untuk menyelidiki dan mengusut sindikat pengedar ganja yang menanam ganja baik di Sumatra Selatan, Aceh, maupun wilayah lainnya di Indonesia, serta menindak tegas para pelaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna memberikan efek jera;
3. Mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan kepada penegak hukum apabila di lingkungannya terdapat aktivitas yang mencurigakan seperti penanaman pohon ganja ataupun pabrik narkotika rumahan.

Ketiga : Terkait Data Dinas Kesehatan (Dinkes)  Kota Pekanbaru yang menyebutkan terdapat sekitar 700 warga mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinkes dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pencegahan serta penanganan ISPA seperti dengan membagikan masker kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terdampak asap karhutla, serta memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang terserang ISPA;
2. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus melakukan pemadaman karhutla dengan cara menggunakan water bombing dan hujan buatan sebagai upaya dalam menangani asap dari karhutla;
3. Mendorong BNPB bersama tim gabungan yang disebar ke wilayah terdampak karhutla untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam meminimalisir dampak meluasnya karhutla ke pemukiman penduduk dengan mulai membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran udara asap agar masyarakat setempat dapat memiliki tempat yang aman dari dampak karhutla yang terjadi;
4. Mendorong Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) untuk lebih lebih tegas menerapkan hukum yang berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang mengolah lahan diatas beberapa jenis konsesi, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hak Guna Usaha (HGU), mengingat surat teguran sudah diberikan namun masih terdapat perusahaan yang lahannya berulang kali mengalami kebakaran;
5. Mengimbau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah rawan karhutla untuk bersama-sama menjaga hutan dan mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membuang atau membawa barang-barang yang mudah terbakar ke wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran, mengingat 99 persen penyebab terjadinya karhutla karena aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan.

Keempat : Terkait kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan serius selama tujuh tahun terakhir, sebagaimana disampaikan Lembaga Riset Saiful Mujani Research & Consulting dalam diskusi meredupnya demokrasi di Indonesia, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Unit Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk terus meningkatkan kesadaran akan tata cara kehidupan bernegara dengan cara menghilangkan diskriminasi terhadap kalangan minoritas dan menguatkan penghargaan atas kebebasan sipil;
2. Mendorong Pemerintah agar dalam menjalankan pemerintahannya dapat secara tegas mengedepankan prinsip kesetaraan warga;
3. Mendorong akademisi mencari jalan keluar terhadap tiga variabel yang menyebabkan menurunnya demokrasi yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat, agar penyelenggara negara dapat menegakkan kembali demokrasi di Indonesia. (Bamsoet)